Tugas uas individu kombis

Tugas Mata Kuliah Komunikasi Bisnis
TANTANGAN KOMPETENSI KOMUNIKASI BISNIS PADA LEMBAGA PUBLIK
Magister Manajemen UNIVERSITAS PADJADJARAN



ANGKATAN 25/AKHIR PEKANRachmi Irawati (L2K 060071)

A. Pendahuluan
Analisa tentang keberhasilan komunikasi, tidak akan mencapai sesuatu, apabila dunia informasi sendiri tidak dianalisa. Sehubungan dengan ini, maka dunia informasi di analisa dalam rangka tugas dan hubungannya dengan masyarakat pada umumnya. Karenanya maka di analisa kembali masalah: mengapa dan untuk tujuan/kegunaan apa, maka suatu masyarakat perlu diberi informasi? Apakah peranan/sumbangan yang telah diberikan oleh Komunikasi Penunjang Pembangunan yang disarankan oleh UNESCO sejak tahun 1971? Bagaimana peranan informasi sendiri terhadap pembentukan bangsa dan masyarakat? Bagaimana kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam berbagai negara telah membantu tercapainya tujuan pembangunan manusia seutuhnya? Bagaimana sumbangan dan peranan dunia informasi dalam mencapai tujuan tersebut?

B. Peranan dan sumbangan Komunikasi Penunjang Pembangunan
Di tahun 1975 UNESCO mengadakan evaluasi terhadap usaha pengadaan Komunikasi Penunjang Pembangunan, di Koeln dari tanggal 1 hingga 4 September. Dalam seminar tersebut dipaparkan oleh Gunnar R Naesselund, filsafat apa yang telah melandasi pengadaan Komunikasi Penunjang Pembangunan tersebut dan bagaimana hasilnya diukur dalam usaha pencapaian tujuannya. Sebagaimana diketahui, maka dasar pemikiran pengadaan Komunikasi Penunjang Pembangunan adalah bahwa selain pemerintah, maka rakyat sendiri harus sadar akan perlunya suatu usaha pembangunan sehingga dapat memberi sumbangannya secara sukarela.
Hal ini tidak dapat tercapai apabila ia tidak mempunyai cukup informasi tentang pembangunan. Karena itulah dinggap bahwa tugas utama dari Komunikasi Penunjang Pembangunan adalah melalui pemberian informasi dan promosi tentang rencana (proyek) pembangunan, membentuk suatu situasi psikologis dan kesadaran pada masyarakat tentang manfaat dari proyek/rencana pembangunan yang akan diadaka itu. Karena itu, maka Rencana Komunikasi Penunjang Pembangunan, dipecah menjadi banyak Rencana Komunikasi Penunjang Pembangunan, yaitu pembagian dalam sektor-sektor pembangunannya.
Inti pencapaian usaha, dianggap terletak dalam pengadaan komunikasi ke atas, sehingga setiap pemerintah mengetahui kebutuhan nyata penduduknya. Sebagai tahap kedua, dianjurkan pemecahan/perincian pesan penerangan pembangunan, yang disesuaikan dengan keadaan, jalan pikiran dan lingkup referensi serta kepentingan komunikan. Akhirnya dalam rangka pembuatan pesan-pesan ini (message development), maka diadakanlah latihan secukupnya, yaitu latihan menurut berbagai materi penerangan sektor pembangunan. Terbentuklah suatu kegiatan penerangan yang terpadu, dengan mengakibatkan banyaknya interpretasi pembangunan yang kurang terpelajar.
Sehubungan dengan komunikasi penunjang pembangunan, maka tugas-tugas universitas adalah mengumpulkan data dasar maupun data lainya, yang dapat membantu dalam perumusan pesan yang tepat untuk sasaran komunikan. Selain itu dalam hubungan ini maka tugas universitas adalah meneliti seberapa jauh suatu pesan tertentu telah dipahami, mempengaruhi dan apakah akibatnya terhadapa masyarakat. Dengan demikian maka Komunikasi Penunjang Pembangunanakan merupakan sumbangan:
- perumusan kebijaksanaan komunikasi yang tepat
- perumusan kebijaksanaan kebudayaan
- meningkatkan kegiatan penelitiannya
- meningkatkan penelitian dalam bidang informasi dan komunikasi internasional
Sehubungan dengan pengalaman dalam komunikasi penunjang pembangunan, direncanakanlah bukan saja perencanaan pembuatan pesan pembangunan, akan tetapi perencanaan komunikasi yang meliputi keseluruhan infrastruktur dan karenanya tidak terlepas dari penelitian:
- Pembangunan sosio ekonomi
- Hasil dan produktivitas sistem komunikasi
- Keadaan kependudukan, sosial dan masalah bahasa
Dengan demikian maka komunikasi penunjang pembangunan yang didasarkan pada perencanaan yang tepat dalam bidang komunikasi, akan dapat membantu masyarakat dalam menemukan identifikasi bangsa, mengembangkan kebudayaan dan situasi sosial-ekonominya, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pribadi dengan hasil adanya peningkatan partisipasi yang sukarela.
Tetapi justru pengalaman dari komunikasi penunjang pembangnan menunjukkan perlu dikembangkannya metodologi perencanaan komunikasi perlu dirumuskan dan dikembangkan indikator-indikator sosio-komunikasi, indikator-indikator kelembagaan media komunikasi, yang dapat menunjukkan laju perkembangan sosial dan komunikasi. Hanya suatu metodologi dan penelitian yang jelas, seperti juga rangkaian indikator-indikator sosio-komunikasi, akan dapat menunjang kebijaksanaan komunikasi yang tepat.



C. Kebijaksanaan Komunikasi
Kebijaksanaan komunikasi merupakan keputusan-keputusan yang akan menentukan bagaimana pelaksanaan komunikasi dalam suatu negara. Sehubungan dengan ini maka Naesselund menjelaskan bahwa kebijaksanaan-kebijaksanaan komunikasi bermaksud untuk mengatur dan meyerasikan komunikasi pribadi dan komunikasi manusia dalamikatan sebagai warga negara atau lembaga negara. Karena itulah, maka kebijaksanaan-kebijaksanaan komunikasi selalu merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan ini maka penelitian tentang bagaimana orang menikmati kebebasan mengeluarkan pendapatnya, bagaimana memperoleh sumber-sumber informasinya dan bagaimana mengelola serta menyebar informasi tersebut lebih lanjut.
Karena kebijaksanaan komunikasi menyangkut politik suatu negara , maka sesuai dengan filsafat hukum pula, setiap kebijaksanaan komunikasi akan bersifat lebih umum dan terbuka untuk inovasi dansituasi yang baru. Dalam rangka perumusan komunikasi kebijaksanaan, diperhatikan pula pengaruh dari arus informasi dari dan ke luar negerii. Hal ini makin tersasa saling kait mengkait dengan makin majunya teknologi komunikasi dan transportasi. Dengan sendirinya pula setiap kebijaksanaan komunikasi setiap negara, akan disesuaikan dengan filsafat negara yang bersangkutan serta kepentingan nasionalnya, dan terutama nilai-nilai yang berlaku bagi bangsanya. Dengan demikian kebijaksanaan-kebijaksanaan komunikasi merupakan alat yang normatif untuk mengatur arus informasi. Dalam hubungan ini biasanya kebijaksanaan komunikasi menjauhi pengaturan proses pengolahan informasi. Walaupun demikian, setiap kebijaksanaan komunikasi akan menyebut bagaimana fungsi dari informasi dalam masyaraktnya. Diharapkan bahwa informasi tersebut akan bermanfaat dalam arti sosio ekonomi. Yang menarik adalah pendapat dari E Parker (Stanford University) yang melihat suatu masyarakat terinformasi (information society) sebagai suatu kelanjutan dari masyarakat industri. Dengan makin majunya teknologi dan makin banyaknya ilmu pengetahuan yang dipergunakan, informasi akan menggantikan tenaga kerja. Demikianlah maka dari para pekerja pabrik, diminta kemampuannya mengerti dan membaca informasi-informasi yang disampaikan oleh alat-alat yang dipergunakannya, seperti artinya lampu merah, artinya skala pada suatu alat pengukur khusus dan lain-lain. Dengan demikian Parker berpendapat bahwa informasi dan pengolahannya makin lama makin menjadi tuntutan terhadap kemajuan manusia.
Walaupun demikian, bagi negara berkembang masalah ini baru dalam tahp pertamanya, sungguhpun perlusiperhatikan bahwa dengan perpindahan teknologi dan ilmu pengetahuan atau keterapamilan tertentu akan membuka jalan untuk memperilah pekerjaan yang baru dalam bidang yang baru pula. Tetapi, pada umumnya bagi negara berkembang mupun bagi negara industri, maka peranan informasi lebih banyak dilihat dari segi sosial ekonomi. Dengan demikian untuk dapat membaca tahap kemajuan masyarakat maka indikator informasi perlu dipakai. Sebagaimana telah dikatakan terdahulu, maka indikator-indikator tersebut masih dalam tahap perumusan, penyusunan dan percobaan. Walaupun demikian, maka Parker mengusulkan agar supaya dalam mencari, merumuskan dan menyusun serta mencoba indikator-indikator komunikasi, maka karena masyarakat berubah perlu diadakan pemfokusan terhadap:
- masalah-masalah pembangunan
- lembaga dan kelembagaan dalam masyarakat
Dengan berubahnya masyarakat maka lembaga dan kelembagaannya akan berubah pula, sehingga dengan perubahan tersebut struktur komunikasi juga berubah dan terdapatlah indikator-indikator yang berbeda-beda. Dalam kegiatan ini dengan sendirinya termasuk lebaga-lembaga industri media informasi seperti surat kabar, radio, TV serta TV bahkan internet yang menunjangnya. Sehubungan dengan ini maka yang ditelitia adalah bagaimana informasi tertentu (yang baru dan relevan dengan pembangunan bangsa atau program pembangunannya) telah menerobos/diterima oleh lapisan-lapisan masyarkat tertentu, bagaimana penerimaannya sehubungan dengan sistem nilai lingkungan setempat, bagaimana informasi tersebut mengalami perubahan, penyesuaian atau penolakan dan selanjutnya bagaimana setelah dipergunakan, informasi tersebut berhasil membentuk suatu lingkungan sosio budaya ekonomi yang serasi. Sehubungan dengan ini, diteliti pula perubahan yang telah dialami oleh informasi tertentu, terutana dalam usaha pemakai informasi tersebut dalam penerimaan oleh lingkungannya. Jelaslah bahwa sehubungan dengan pengolahan dan penyebaran informasi, setiap pemerintah mengalami kesukaran dan akan membatasi diri karenanya. Jelaslah bahwa kebijaksanaan komunikasi karenanyahanya akan terbatas pada hal-hal yang umum saja dan terutama mengaitkan kegiatan komunikasi resmi dengan komunikasi sosial. Walaupun demikian, karena informasi pembangunan sangat berarti dalam pembangunan, maka setiap pemerintah negara berkembang berusaha untuk sekurang-kurangnya mengadakan infrastruktur keras masyarakatnya dan mengerti infrastruktur lunak yang ada. Pengadaan infrastruktur lunak yang menunjang hanya dapat diarahkan atau ditunjang oleh suatu kebijaksanaan komunikasi yaitu dengan pengadaan lembaga-lembaga pendidikan komunikasi.
D. Perencanaan Komunikasi: Masalah dan Pengaruhnya
Masalah pertama yang dihadapi oleh pengadaan perencanaan komunikasi adalah bahwa perencanaan ini adalah sekaligus pengarahan dan pengendalian dari penggunaan infrastruktur komunikasi. Akibat dari perencanaan ini adalah dalam bidang sosial dan politik dan karena itu, perencanaan komunikasi sekaligus mencakupi masalah sosial politik. Hal ini berarti pula, bahwa dalam perencanaankomunikasi, maka filsafat negara sangat menentukan, karena filsafat komunikasi negara harus dan akan banyak dipengaruhi oleh filsafat negara tersebut. Selain itu dalam perencanaan komunikasi terdapat pula pengaruh-pengaruh dari kehidupan sosial budaya, sehingga lingkup persiapan perencanaan meliputi:
- masalah penduduk dan kependudukan
- keterbatasan sumber-sumber dan sarana komunikasi
- keterbatasan jumlah tenaga yang bekecimpung dalam bidang komunikasi
- ada tidaknya jasa komunikasi dan materi komunikasi yang diperlukan untuk pengadaan komunikasi yang efektif
- ada tidaknya dukungan dari masyarakat terhadap rencana komunikasi tersebut sesuai dengan filsafat demokrasi dari suatu negara, atau keinginan partisipasi berdasarkan kesadaran melalui persuasi dan pendidikan atau melalui paksaan
Karena itu diusulkan agar supaya sebelum suatu penanaman infrastruktur yang mahal diadakan, terlebih dahulu diadakan penelitian dan anyan data yang cukup banyak tentang masyarakat yang akan memanfaatkan saarana tersebut: apakah potensi tersebut memang ada ataukah masih harus dikembangkan?
Karena itu dalam pendekatan peningkatan pemanfaatan saranainfrastruktur diusulkan adanya sikap ”system approach” dalam bidang ilmu komunikasi, yaiut dengan melihat sistem komunikasi sebagai bagian dari proses pembangunan nasional. Wilbur Schramm selanjutnya mengatakan bahwa dalam perencanaan selalu perlu diperhatikan unsur prioritas dan karenanya perencanaan mengandung unsur:
a. logis-rasional
b. sistematis, interaktif dan komprehensif
c. mempunyai sasaran yang jelas
d. merupakan hasil dari analisa tentang kemungkinan kemungkinan secara komprehensif
e. didasarkan pada pemikiran yang matang tentang penghitungan untung rugi pengadaannya serta efisiensi
f. memperhitungkan kemungkinan perubahan dalam pengadaan dan karenanya harus mempunyai sistem yang memungkinkan penyesuaian dan perubahan, tanpa mengganggu terlalu bnayak hal yang sudah/sedang berjalan, telah memeperhitungakan urutan kejadian dan tahap-tahap pengadaan infrastrukturnya
g. didukung oleh penelitian setiap saat pada setiap tahapnya, tentunya dengan telah didahului oleh suatu penelitian pendahuluan, memungkinkan arus balik untuk penyesuaian dan penyempurnaan
Selanjutnya pemanfaatan informasi yang dibahas oleh Edwin B Parker mengusulkan bahwa apabila informasi hendak dimanfaatkan sebanyak mungkin, maka perlu ada penyesuaian pendekatan dengan melihat informasi sebagai komoditi yang pengadaanya tentu telah diperhitungkan untung ruginya terlebih dahulu. Dengan demikian maka informasi baru dinilai sebagai suatu teknologi sosial yang hendak disuntikkan ke dalam suatu masyarakat. Agar supaya informasi yang hendak disebarluaskan tadi mencapai sasaranyang dicapainya, maka perlu diketahui bagaimana infrastruktur sosial dan infrastruktur keras setempat.
Hanya dengan mengetahui infrastruktur-infrastruktur ini, maka informasi dapat didistribusikan tanpa menderita rugi. Selanjutnya informasi yang dimiliki dan disebarluaskan merupakn suatu modal, yaitu modal yang hendak disebarkan. Di setiap negara terutama negara berkembang, modal ini biasyanyadiadakan oleh pemerintah. Dimana informasi merupakan modal, maka terutama di negara-negara berkembang yang kekurangan modal jenis lainnya, informasi merupakan modal yang utama. Informasi sebagai modal utama ini perlu disebarkan melalui proses pendidikan dan penerangan, memungkinkan orang untuk mengembangkandiri dan membentuk modalnya sendiri. Sehubungan dengan inilah maka setiap perencanaan komunikasi perlu mengetahui infrastruktur komunikasi setempat, setelah itu baru mengadakan promosi (pemanfaatan informasi/modal tersebut) dengan disesuaikan dalam berbagai proyek pembangunan bagi setiap daerah dan stratifikasi penduduk.
Sehubungan dengan ini pula, maka mengingat infrasturktur sosial yang berbeda, penyebaran informasi haruslah memperhatikan infrastruktur desa dan infrastruktur kota yang berbeda-beda. Dengan demikian, maka penyebaran diadakan melalui infrastruktur yang terdapat di setiap daerah, yaitu sesuai dengan situasi setempat, sehingga pemanfaatan informasi mencapai optimumnya.
Karena itu maka komunikasi pembangunan dan terutama perencanaanya perlu memperhatikan unsur kebutuhan akan jenis informasi apa, diperlukan oleh siapa, di mana, kapan? Karena itulah maka dalam hal pembangunan yang terutama dilaksanakan di negara-negara berkembang, tidak ada model komunikasi yang dapat membantunya, sebab model-model tersebut dibuat dalam dan utnuk masyarakat industri dengan tahap industri tertentu, dengan kebutuhan informasi tertentu pada saat tertentu, yang berbeda dengan keadaan di negara-negara berkembang. Karena itulah dalam sistem yang dibuat untuk setiap negara, haruslah diperhitungkan:
a. fleksibilitas (untuk memungkinkan penyesuaian)
b. desentralisasi dalam arus komunikasi
c. keterbatasan penggunaan informasi tertentu
Dengan adanya pembatasan dari informasi-informasi dalam penggunaan, maka dapat dihindari adanya duplikasi dan penghamburan biaya komunikasi. Adanya penyesuaian informasi pada setiap tahap pembangunan akan memungkinkan penyesuaian-penyesuaian.
E. Membangun Sistem Komunikasi Lembaga Publik
Untuk membangun sistem komunikasi yang handal pada lembaga publik, maka perlu dilakukan mekanisme audit terhadap sistem yang ada, terutama sistem komunikasi. Hal ini akan bermanfaat dalam menemukan aspek-aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada dalam sistem komunikasi tersebut.
Howard Greenbaum mengatakan bahwa ”maksud pokok dari sebuah sistem komunikasi adalah untuk menentukan apakah tujuan-tujuan dari jaringan komunikasi tercapai, dan untuk menyampaikan usulan-usulan perubahan yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan komunikasi dan kegiatan-kegiatan di dalam sistem komunikasi...Hal paling penting dalam program audit peninjauan ulang adalah sebuah ide yang jelas mengenai cakupan atau definisi tentang komunikasi keorganisasian...Pengembangan suatu program audit komunikasi yang sukses sangat bergantung pada hakekat kebijakan-kebijakan organisasi, kemampuan staf personalia, dan tingkat perkembangan organisasi pada umumnya.”
Untuk memaksimalkan mekanisme audit, kiranya perlu diketahui tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan profil komunikasi keorganisasian, dimana hal ini akan sangat bermanfaat untuk analisis lebih jauh tentang mekanisme sistem komunikasi di dalam organisasi. Menurut Pace dan Faules, ada delapan variabel komunikasi yang dapat dikaji dalam suatu organisasi, yaitu: kepuasan terhadap organisasi, iklim komunikasi, kualitas media, aksesibilitas informasi, penyebaran informasi, beban informasi, ketepatan informasi, dan budaya organisasi.
Kepuasan terhadap organisasi berkaitan dengan persepsi tentang seberapa jauh anggota organisasi merasa puas dengan pekerjaan mereka, kepenyeliaan, upah dan keuntungan, promosi dan dengan sejawat mereka. Aspek iklim komunikasi berkaitan dengan persepsi mengenai sejauh mana anggota-anggota organisasi merasa bahwa organisasi mereka dapat dipercaya, mendukung, terbuka, memberi perhatian dan secara aktif meminta pendapat mereka, serta memberi perhatian dan penghargaan atas standar kinerja yang baik.
Kualitas media berkaitan dengan persepsi anggota organisasi tentang sejauh mana penerbitan, petunjuk tertulis, laporan dan media lainnya, yang dinilai berdasarkan tingkat menarik tidaknya, ketepatannya, efisiensinya dan kepercayaannya. Aspek aksesibilitas informasi berkaitan dengan persepsi anggota organisasi tentang volume informasi yang tersedia bagi mereka, dari berbagai sumber informasi yang ada dalam organisasi. Aspek penyebaran informasi mengungkap tentang persepsi anggota organisasi berkaitan dengan mekanisme penyebaran pesan terhadap seluruh organisasi, atau ”siapa yang mengetahui sesuatu tentang suatu pesan tertentu”.
Faktor beban informasi menyangkut persepsi anggota organisasi berkaitan dengan banyaknya bit informasi yang mereka ketahui tentang suatu pesan tertentu dibandingkan dengan jumlah bit informasi sesungguhnya di dalam pesan tersebut. Aspek budaya organisasi berkaitan dengan persepsi anggota organisasi menenai kilai kunci dan konsep yang membentuk citra mereka terhadap organisasi.
Berdasarkan variabel-variabel yang terdapat dalam profil komunikasi organisasi tersebut, maka dapat dinilai tentang kondisi objektif sistem komunikasi yang berjalan di dalam organisasi pemerintah tersebut, yang selanjutnya dapat diteruskan pada mekanisme audit sistem komunikasi.
F. Penutup
Adanya keinginan yangkat dari semua pihak untuk menata kembali sistem negara dan pemerintahan, tentunya bukan sekedar retorika kosong yang tanpa makna. Atau hanya sekedar ekspresi dari kejenuhan rutinitas pola pemerintahan. Jika hal ini benar, maka hal ini berimbas pada pelunya penataan lembaga-lembaga yang ada, termasuk lembaga publik – lembaga yang secara ideal melayani kepentingan publik.
Penataan lembaga publik harus diawali dari akarnya. Salah satu akar yang memberi kehidupan lembaga itu adalah sistem komunikasi. Tersumbatnya aliran komunikasi pada tubuh lembaga publik – seperti yang kita lihat – adalah maraknya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini disebabkan transparansi dan akuntabilitas publik tidak nampak karena pesan-pesan (baik data maupun informasi) tidak sampai kepada audiens atau andaipun sampai, namun telah cacat, telah mengalami distorsi.
Oleh karenanya, penataan sistem komunikasi lembaga publik merupakan aspek yang sangat strategis untuk membangun sestem lembaga publik yang bersih, berwibawa dan profesional. Akhirnya, tulisan ini akan diakhiri oelh pemikiran Hicks dan Gullet:
”Komunikasi merupakan suatu faktor yang utama dalam organisasi. Hampir ridak ada aspek organisasi yang tidak melibatkan komunikasi. Sungguhpun banyak jam-jam kerja dalam organisasi yang dihabiskan untuk berkomunikasi, namjun organisasi hanya menyediakan sedikit waktu untuk mengembangkan komunikasi... komunikasi dalam organisasi dapat diperbaiki hanya dengan pengenalan bebagai kendala dari keberhasilan komunikasi serta penggunaan alasan atau penyebabnya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.”







DAFTAR PUSTAKA

Ahmed, Manzoor: The economics of nonformal education, resources, costs and benefits, Praeger Publisher, New York – Washington – London, 1975
Almond, Gabriel A: Comparative Politics, a developmental approach, CTS-series, Vakils, Feffers & Simons Private Ltd., Bombay – Toronto, 1996
Bicanic, Rudolf: Problem of Planning, East West, Mouton & Co, the Hague, 1967
Cama, Katayun C., et al: Social Welfare Policy, contribution to methodology, Mouton & Co, the Hague, 1965
Clark, Peter B: The opinion machine: intellectuals, the mass media and American government, New York 1975
Clifton, James A et al.: introduction to cultural anthropology, Boston – New York, 1968
Clor, Harry et al,: The mass media and modern democracy, Rand McNally College Publishing Co., Chicago, 1974
Dexter, Lewis and David M. White: Peoples, Society and mass communication, the Free Press, New York, Collier MacMillan Ltd., London, 1964
Gilmer, B van Haller: Psychology, Carnegie, Harper & Row Publisher, New York – Evaston, London, 1970
Graham, Kathrine: On the quality of the press, the Conference Board Record, April, 1975
Hagen, Everett E: On the theory of Social Change: how economics growth begins, CTS no. 1, an adaptation, Illinois – Bombay, 1962
Hall, Edward T: the silent language, Anchor Books, New York, 1973
Hutington, Samuel P: Political Order in Changing Societies, CTS series no. 16, an adaptation, New Haven – Bombay, 1968
Lamberton, D.M., et al: Economics of information and knowledge, Penguin books, Middlesex, 1971
Maslow, A.H.: The farther reaches of human nature, an Esalen book, Viking Compas, New York, 1971
Ogburn, William dan Meyer F Nimkoff: a hand book of Sociology, Routledge & Keegan Paul Ltd, London, 1960
Ponsioen, JA: the anaysis of social change reconsidered, Mouton & Co., the Hague 1965
Pool, Ithiel de Sola , et al: Hand Book of Communication, Rand McNally, College Publication Co., Chicago, 1973
Pusic, Eugen: Planning the social services in developing countries, Mouton & Co., the Hague, 1965
Schramm, Wilbur & Donald F. Roberts: the process and effects of mass communication, University of Illinois Press Urbana – Chicago, 1971
Sulaeman, Satyawati: A consie history of Indonesia, the archeological foundation for the National Archeological Institute, Jakarta, 1974
Susanto, Astrid S: Filsafat Komunikasi, Binacipta, Bandung, 1976
Thompson, Kenneth W dan Soedjatmoko: World Politics, the Free Press, New York, 1976
Wright , Charles R: Mass Communication: a sociological perspective, 2nd ed. Random House, New York, 1972
Zaltman, Gerald dan Philip Kotler dan Ira Kaufman: Creating Social Change, Holt, Rinehart and Winston, New York, 1972
Hicks, Herbert G dan G Ray Gullet, Organisasi, Teori dan Tingkah Laku, Bina Aksara, Jakarta, 1987
Kasim, Azhar. Pengukuran Efektivitas dalam Organisasi, FEUI, Jakarta, 1993
www.wikipedia.com